Transformasi Hukum Pengadaan Tanah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Abstract

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada tahun 2019-2024. Namun, pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut harus dijalankan tanpa paksaan, dengan penekanan pada kerjasama dan pencegahan konflik tanah antara pemerintah dan pemegang hak atas tanah. Indonesia mengalami perubahan hukum yang signifikan, khususnya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan perubahan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak hukum perubahan tersebut terhadap penggunaan tanah untuk kepentingan umum. Revisi Pasal 10 tersebut mencerminkan upaya untuk mempromosikan pembangunan yang efisien dan inklusif dalam menghadapi kebutuhan infrastruktur dan ekonomi yang semakin kompleks. Namun, perubahan ini juga memunculkan pertanyaan tentang ganti rugi yang adil bagi pemilik tanah yang terdampak. Perubahan ini mencakup perluasan penggunaan tanah, perubahan kewenangan pemerintah, status tanah, dan peran pemerintah daerah. Dalam konteks perubahan ini, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan prinsip-prinsip ganti rugi yang berkeadilan dan adil tetap menjadi dasar dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia.