Analisis Batasan dan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana Indonesia

Abstract

Penelitian ini mencermati dua isu utama dalam konteks hukum pidana di Indonesia, yakni batasan berapa kali Peninjauan Kembali (PK) pidana dapat diajukan serta siapa yang berhak mengajukan PK dalam kasus pidana. Metodenya adalah analisis perundang-undangan dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan dan menganalisis peraturan terkait PK pidana di Indonesia. Batasan mengenai berapa kali PK dapat diajukan dalam hukum pidana Indonesia masih menjadi perdebatan sehubungan dengan perbedaan antara berbagai sumber hukum. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP tak berlaku, namun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung tetap membatasi PK hanya dapat diajukan satu kali. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dan perbedaan pandangan mengenai jumlah PK yang dapat diajukan dalam hukum pidana Indonesia. Selain itu, putusan MK mengenai Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengubah kewenangan jaksa dalam mengajukan PK. Sebelum putusan MK, baik terpidana maupun jaksa memiliki hak mengajukan PK dalam kasus tertentu. Namun, setelah putusan MK, jaksa kehilangan kewenangannya mengajukan PK berdasarkan Pasal 30C huruf h.